The Fact About reformasi intelijen indonesia That No One Is Suggesting

The Fact About reformasi intelijen indonesia That No One Is Suggesting

Blog Article

Like BPI, BAKIN does not merely coordinate intelligence businesses while in the ministry and the navy but additionally conducts intelligence operations. The alter to BIN, which was to begin with regulated depending on Keputusan Presiden

The composition on the guerrilla warfare from the put up-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into armed service command parts, was adopted to be a manifestation of Nasution’s “middle way” notion to satisfy the army wants of ‘eradicating’ the PKI and Keeping political Regulate as being a sort of Dwifungsi ABRI

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan lethal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

While the revisions on the Digital Details and Transactions Regulation make far more precise what on line insulting or defamation are, activists remain expressing problem which the regulation takes advantage of overly broad and vague phrases and vests excessive electric power with The federal government.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]

As some provisions ended up struck down, you'll find gaps from the regulation that the government however requirements to address, including which authorities establishment is going to be answerable for registering societal corporations. The government has nevertheless to address these gaps or problem any employing restrictions.

GlobaLex is offered as an information and facts provider only and is not intended to present, and shouldn't be relied on as being a supply of, legal assistance. Consumers should really talk to competent professionals regarding the applying with the regulation to unique instances.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para situs web akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Obstacles to establishment of overseas foundations, which includes an extra need to chorus from functions which “disrupt The soundness as well as unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”

Right radical teams, namely those in political companies that endorse the discourse of Islamic regulation; and

” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi goal menjadi tidak terpengaruh.[19]

Law No. seventeen of 2013 stipulates that overseas CSOs can only be setup as foundations, not associations or societal corporations with no authorized entity status. The Regulation features a Exclusive group of “societal companies established by overseas citizens” (Chapter thirteen of Law No.